Pilkada Bisa Genjot Ekonomi Daerah

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan di 171 daerah pada pertengahan tahun 2018 bakal mendongkrak ekonomi daerah.

Pada tahun politik seperti ini, menurut Enggar kondisi perdagangan akan tetap stabil. Justru, pada tahun politik seperti ini, ia menilai uang akan beredar banyak, khususnya di daerah untuk memenuhi kebutuhan Pilkada.

"Dari sisi perdagangan tidak perlu ada kekhawatiran. Mulai dari kumpul-kumpul, mencetak kaos, menyablon, berbagai hal lainnya itu tidak ada yang gratis," jelas Enggar dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1). Hanya saja, ia menilai ekonomi di daerah yang meningkat di tahun politik bisa mengakibatkan kenaikan jumlah uang beredar. Hal itu dinilai tetap perlu dipantau oleh pemerintah agar tidak mendorong peningkatan inflasi.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan dampak peningkatan ekonomi ke daerah akibat dari Pilkada serentak tidak akan signifikan.

Menurutnya hanya ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan ekonomi terdampak dari Pilkada serentak di pertengahan tahun nanti.

"Dampak ke daerahnya bukan tidak ada tapi hanya ke beberapa sektor. Rokok, makanan, konveksi, perhotelan dan restoran buat tempat-tempat kumpul konsolidasi," terang Bima

Ia mencermati Pilkada kali ini terjadi di provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung masyarakatnya dinilai sudah melek teknologi.

Hal itu berdampak pada penurunan belanja jasa periklanan oleh pihak-pihak yang berkontestasi politik yang tidak meningkat sesuai ekspektasi. Menurutnya saat ini kampanye sudah bergeser ke Media sosial. "Hal itu sudah terlihat dari Pemilu 2014 lalu, pertumbuhan dari jasa periklanan itu dibawah ekspektasi karena udah pada pake medsos kampanyenya, jadi ada perubahan shifting. Iklan-iklan caleg di televisi berkurang di koran berkurang jadi semuanya sudah menggunakan media digital," terangnya.

Selain itu, menurut dia pembatasan pemasangan baliho dan reklame kontestan politik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berkontribusi terhadap turunnya pendapatan jasa periklanan di masa pesta demokrasi ini.

"Jadi order untuk jasa periklanan termasuk cetak mencetaknya jadi agak berkurang itu mungkin dampaknya kesana," pungkas Bima